Inggris baru saja mengumumkan kebijakan yang dapat mengubah lanskap mobilitas di negara tersebut. Dalam pengumuman anggaran terbaru, pemerintah Inggris akan mengenakan pajak pada kendaraan listrik (EV) dan Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) berdasarkan jarak tempuh. Ini adalah langkah besar yang menandai akhir dari era tanpa pajak untuk pengguna mobil listrik.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Inggris mencari solusi untuk mengganti pajak bahan bakar yang semakin berkurang, seiring dengan penurunan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan kebijakan baru ini, Departemen Keuangan Inggris menunjukkan arah baru dalam pengelolaan pajak kendaraan, meskipun tetap mengklaim mendukung peralihan ke transportasi yang lebih bersih.
Detail Kebijakan Pajak Baru
Dalam kebijakan ini, pengemudi mobil listrik murni (BEV) akan dikenakan biaya sebesar 0,40 dolar AS (sekitar Rp6.661) per mil yang ditempuh. Sementara itu, pengemudi PHEV akan membayar 0,20 dolar AS (sekitar Rp3.330) per mil. Mengacu pada laporan dari BBC, seorang pengemudi yang menempuh jarak hingga 8.500 mil (sekitar 13.700 km) per tahun diperkirakan akan membayar sekitar 255 poundsterling (sekitar Rp5,6 juta). Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya pajak bahan bakar yang harus dibayar pengemudi mobil bermesin pembakaran untuk jarak yang sama.
Pendapatan dari Kebijakan Pajak
Kantor Tanggung Jawab Anggaran (Office for Budget Responsibility / OBR) memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menghasilkan sekitar 1,1 miliar poundsterling (sekitar Rp24,2 triliun) pada tahun pertama. Angka ini dapat meningkat hampir dua kali lipat dalam dua tahun mendatang, tergantung pada penjualan EV di Inggris. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru ini justru dapat menghambat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat.
Kapan dan Bagaimana Kebijakan Ini Berlaku?
Rincian teknis mengenai pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya dijelaskan dalam anggaran negara. Informasi penting seperti mekanisme pencatatan jarak tempuh yang akurat akan diumumkan di kemudian hari. Namun, pemerintah telah memastikan bahwa sistem pajak berbasis jarak ini akan mulai berlaku pada April 2028.
Beberapa negara lain, termasuk Oregon di Amerika Serikat dan Selandia Baru, telah mengadopsi skema serupa. Hal ini menunjukkan bahwa Inggris bukan satu-satunya negara yang mencoba mengatur pajak kendaraan listrik dengan cara ini.
Insentif untuk Menjaga Minat Terhadap EV
Untuk mengurangi dampak dari kebijakan baru ini, pemerintah Inggris juga menaikkan batas harga untuk “mobil mahal” dalam tarif Vehicle Excise Duty (VED) dari 40.000 poundsterling (sekitar Rp880,9 juta) menjadi 50.000 poundsterling (sekitar Rp1,1 miliar) yang mulai berlaku pada April 2026. Langkah ini berarti pemilik kendaraan seperti Tesla Model Y atau Kia EV6 tidak akan dikenakan tambahan pajak jalan yang tinggi dalam waktu dekat.
Pemerintah juga berencana untuk memperpanjang skema hibah EV yang memberikan subsidi hingga 3.750 poundsterling (sekitar Rp82,57 juta) hingga tahun anggaran 2029-2030. Dengan biaya sekitar 300 juta poundsterling (sekitar Rp6,6 triliun) per tahun, skema ini diharapkan dapat menjaga minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Dengan kebijakan baru ini, Inggris memasuki fase baru dalam pengelolaan kendaraan listrik. Masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap berkomitmen pada tujuan keberlanjutan dan transportasi yang lebih bersih.