Muaramedia.co.id- Way Kanan-Pemerintah Kampung Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Selasa (15/02)

 melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa 

Baca Lainnya :

• Kampung gelombang panjang ikuti lomba desa wisata Nusantara 2022.1
• Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Webinar Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar Bagi Cal1
• Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Webinar Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar Bagi Cal0
• Pemkab Pringsewu Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana1
• Harga Minyak Goreng Di Chandra Superstore Tetap 14 Ribu Per Liter0

 dalam acara yang dihadiri oleh Ketua.Kepala Kampung, Ketua BPK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Bidan Desa, TP.PKK, RT, Aparatur Kampung dan unsur gugus tugas Kampung Air Ringkih

Dalam sambutannya Kepala Kampung Air Ringkih Mutholib berpesan BLT DD yang di amanatkan dalam Perpres 104/2021 merupakan prioritas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dengan minimal 40% diharapkan perputaran uang ada di tingkat Kampung, tidak keluar dari Kampung apalagi uangnya lari ke kota.

"Sehingga kami menghimbau kepada warga KPM yang nantinya mendapatkan alokasi bantuan BLT DD sebisa mungkin membelanjakan di warung tetangga, bahkan kami juga memfasilitasi melalui BUMDES untuk belanja kebutuhan pokok warga dengan harga yang terjangkau,"Terangnya.

Lanjutnya ,Jangan sampai menerima BLT malah digunakan untuk perawatan wajah beli mack up dikota, beli pulsa dll, atau kebutuhan mewah.ujarnya

tujuan BLT DD adalah membantu memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat yang karena ekonomi pandemi Covid-19.

Musyawarah berlangsung sekitar 3 jam dan memperoleh persetujuan bahwa penerima BLT-Dana Desa Kampung Air Ringkih sebanyak 124 penerima KPM.

"Berdasarkan masukan data yang tersebar di beberapa RT, Kami menghimbau kepada seluruh warga Kampung Air Ringkih untuk bersama-sama memahami dasar hukum dan aturan yang berlaku pada setiap kegiatan dan keputusan pemerintah, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, karna sudah ada tim yang menilai penerima manfaat (KPM) yang saat ini sedang dimusyawarahkan,"Tutupnya.(man)