Muaramedia.co.id-Pringsewu, Kunci Kantor Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, disita oleh Ketua BHP Daliman, bersama-sama ratusan warga demo pada Jum'at (18/02/2022) kemarin, mengakibatkan pelayanan dikantor Pekon setempat lumpuh, warga yang membutuhkan pelayanan surat menyurat dan kepentingan lain jadi terhambat.

Aparatur Pekon seperti Sekdes , para Kaur dan Kadus yang mau masuk kerja terpaksa terhambat dipintu depan kantor setempat karena kantor pekon terkunci dan anak kuncinya dipegang Ketua BHP, Daliman dimana pada saat jumat kemarin ratusan warga dan BHP mendatangi kantor pekon paksa memindahkan kantor pekon dan memindahkan berbagai aset kantor pekon, seperti meja kursi dan peralatan lainnya, namun para kaur ini tidak bisa pindah kantor kedusun 1 karena kantor itu adalah kantor bumdes bukan kantor pekon.

Baca Lainnya :

• Polisi Gelar Razia Penyakit Masyarakat Disejumlah Warung Dan Lapo Tuak0
• PWI Pringsewu Audensi Dengan Dandim 0424/TGM dan Wabup Fauzi 0
• Fauzi Apresiasi KWT PKH Bersejarah Pandansurat Produksi Minyak Kelapa0
• Pemkab Way Kanan Mendapat Mendapat Bantuan Pupuk Bersubsidi dan Bibit Dari Kementan.1
• Satlantas Polres Pringsewu Berhasil Ungkap Tabrak Lari Di Jalinbar Pajaresuk0

Berbagai pelayanan juga akan terhambat jika kantor pekon dipindahkan kedusun 1 atau kekantor Bumdes tersebut karena letaknya yang tidak strategis karena berada diujung pekon, semantara jika kantor pekon yang ada sekarang jelas berada didusun 5 terletak ditengah-tengah jadi sangat strategis letaknya, dari semua dusun jangkaunya mudah , secara keadilan letak kantor ketiap dusun juga sangat bagus.

Salah satu tokoh masyarakat Pekon Karangsari, Tajar mengatakan sebagai warga dia tidak setuju jika ada sekelompok orang yang kontra atau tidak pro dengan Kakon Supriyono, yang meminta pindahnya kantor pekon kedusun 1 karena selain itu memang kantor Bumdes bukan kantor pekon juga letaknya tidak strategis dengan yang berada didusun1 yang terletak diujung pekon, apalagi jika membuat pamong pekon tidak bisa masuk kantor karena tidak terkunci oleh BHP, artinya menghambat pelayanan pemerintah pekon pada masyarakat.Senin (21/02) bertempat di pekon Karangsari.

Lebih lanjut Tajar juga menjelaskan pemahaman tentang dugaan ini bentuk kasus kasus sekelompok warga yang ingin Kakon Supri mundur dari jabatan Kakon, sesuai dengan surat pengunduran diri Supri sebagai dampak dari kejadian isu selingkuhnya kakon tempo kemarin, namun hingga saat ini isu tidak bisa dibuktikan secara hukum, artinya masalah kakon ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masih dalam proses.

Namun demikian tampaknya surat pengunduran diri Kakon ini tidak menjadikan dasar Kakon mundur, karena saat dibuatnya surat pengunduran diri Kakon ada keterpaksaan oleh keadaan, sehingga terjadi pro dan kontra dimasyarakat, menyikapi pro dan kontra masyarakat ini,"Terangnya.

Sambungnya, hanya sedikit sekali kelompok warga yang kontra dengan Kakon atau ingin kakon mundur, artinya masih lebih banyak warga yang pro dengan kakon Supri, karena masih lebih banyak warga yang tidak setuju Kakon Supri mundur sebagai Kakon dengan keadaan terpaksa, apalagi jika sudah berubah dari tujuan awal, saat ini warga dusun 1 paksa kantor pekon pindah apalagi jika dampak dari itu sudah sampai pada aparatur pekon tidak bisa ngantor akan dibawa kemana pelayanan kantor pada masyarakat yang ada keperluan.

"Warga yang kontra dengan Kakon Supri itu tidak hanya banyak segelintir orang saja, karena sebenarnya masih lebih banyak warga yang pro dengan kakon Supri, atau tidak setuju jika Kakon Supri sampai turun jabatan sebagai Kakon hanya karena surat pengunduran diri yang dibuat atas dasar keterpaksaan," kata Tajar.

Semantara Kaur Kesra, Kristiyanto mengatakan kami pagi tadi datang kekantor pekon hanya bisa berkumpul dan berdiri didepan kantor pekon, kami tidak masuk kantor karena kantor terkunci dan kabarnya Kunci dipegang oleh Ketua BHP sehingga semua kaur dan aparatur pekon jadi bundung, sementara banyak warga yang datang meminta pelayanan jadi terhambat ada yang membuat surat dan urusan lainnya tidak bisa diberikan sebagai mana pelayanan sederhana.

"Kami tidak bisa masuk kantor karena kantor tidak terkunci dan kuncinya kabarnya dipegang oleh ketua BHP, sehingga pelayanan kantor pekon lumpuh, tidak bisa memberikan pelayanan," terang Kristiyanto.(red)