Muaramedia.co.id-PRINGSEWU - Prinsip keberadaan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingganya apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Dr.Fauzi pada kunjungan dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan se-Kecamatan Pringsewu di Kantor Camat Pringsewu, Rabu (16/03).

Baca Lainnya :

• 10 Nama Atlet Taekwondo Pringsewu Menjuarai Kapolri Cup0
• HPN 2022 & HUT PWI ke-76, PWI Pringsewu Tabur Benih Ikan & Tanam Pohon di Way Sekampung0
• 9 Pekon Bersaing di Lomba Pekon Tingkat Kabupaten Pringsewu 20220
• Wabup Pringsewu Bangga 10 Atlet Taekwondo Pelajar Pringsewu Raih Medali Kejurnas Kapolri Cup0
• Bupati Pringsewu Buka Bazar UMKM Menuju Ekonomi Syariah0

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Hasan Basri, SE, MM yang sekaligus menjadi pembina apel pagi aparatur, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Relawan, SE, KaBapenda Waskito JS, SH, SIP, MH, Kadis PM-PTSP Ihsan Hendrawan, SH, MH, Sekdis PMP Tri Haryono, SIP, Camat Pringsewu Moudy Ary Nazolla, SSTP, MH, KUPT Puskesmas Pringsewu dan Rejosari, serta para kapekon serta lurah se-Kecamatan Pringsewu.

Wabup Pringsewu mengajak seluruh aparatur baik kecamatan maupun pekon dan kelurahan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Pada kesempatan ini, saya mengharapkan pengelola para kepala pekon dan lurah, selain kapekon dan lurah harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya, juga agar di setiap pekon dan kelurahan terdapat unit zakat atau amil zakat. Hal ini juga untuk mendukung kepentingan masyarakat atau umat di pekon dan kelurahan setempat", katanya.

Selain itu, wabup juga menginginkan di setiap pekon yang terdapat pasar. Pengertian pasar di sini bukan hanya terdapat kios-kios atau menunjukkan tempat atau bangunan pasar. adanya kegiatan transaksi oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

"Hal tersebut bisa di lapangan atau harapan dengan waktu yang telah ditetapkan, pasar kuliner, pertanian dan lain-lain misalnya. Masyarakat yang menciptakan, sementara pemerintah daerah akan mengaturnya", ujarnya. (red)